PP No. 21 Tahun 2026 merupakan Perubahan Ketiga atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Juni 2026.

1. Eksportir SDA wajib memasukkan (repatriasi) DHE ke Sistem Keuangan Indonesia dengan tingkat pemenuhan 100%. Sektor yang tercakup meliputi pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
2. Karet alam (TSR20, RSS, Lateks, Crepe) termasuk kelompok SDA sektor perkebunan (nonmigas), sehingga tetap terikat kewajiban DHE SDA.
3. Ketentuan retensi yang relevan untuk komoditas karet (nonmigas):
   • Berlaku untuk DHE dengan nilai per PPE di atas USD 250.000.
   • Wajib ditempatkan pada Rekening Khusus (REKSUS) selama 1 tahun (12 bulan).
   • Dapat dikonversi ke Rupiah paling banyak 50% (sebelumnya dapat sampai 100%).
4. Penempatan DHE pada dasarnya dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara); penukaran/konversi ke Rupiah dilakukan pada bank devisa yang ditunjuk.
5. Perlakuan khusus (Pasal 18A) tersedia bagi eksportir dengan pembeli dari negara yang memiliki perjanjian, kesepahaman, atau kerja sama perdagangan dengan Indonesia.
6. Insentif: penghasilan atas instrumen penempatan DHE SDA dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih rendah, hingga 0%, sesuai jangka waktu penempatan dana.
7. Ketentuan transisi: PPE yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 mengikuti ketentuan lama dan tidak diberlakukan surut (retroaktif).

Tujuan kebijakan

1. Menjaga devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.
2. Memperkuat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi SDA.
3. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
4. Menjaga stabilitas makroekonomi dan memperdalam pasar keuangan domestik.
5. Tetap memberi ruang fleksibilitas bagi perdagangan internasional.

Dampak praktis untuk eksportir karet

• Penempatan DHE tetap wajib — eksportir karet harus mematuhi ketentuan DHE SDA.
• Ada peluang relaksasi apabila negara pembeli memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia.
• Konversi ke Rupiah dibatasi maksimal 50%, sehingga sebagian devisa dapat dipertahankan dalam valuta asing selama masa retensi.
• Perlu memantau aturan turunan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan petunjuk teknis OJK yang mengatur teknis operasionalnya.